Syafruddin Adi
Sumbawa Barat NTB - Kepolisian Resor Sumbawa Barat menggelar apel gelar pasukan kesiapan dalam pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata Rinjani 2023. Bertempat di lapangan Wicaksana Lagawa Polres Sumbawa Barat pada selasa (17/10/23).
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.IK melaksanakan pengecekan persiapan Pasukan dengan di dampingi oleh Bupati Sumbawa Barat Dr.Ir.H.W Musyafirin MM , Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Inf Octavian Englana dan Plh Kejari Sumbawa Barat Burhanuddin SH.
Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi S.Sos mengatakan, dalam kegiatan gelar pasukan Operasi Mantap Brata Rinjani 2023 dipimpin langsung oleh Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.IK dalam membacakan Amanat Kapolri menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023 - 2024, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselengga dengan aman dan lancar.
"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa, Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama.Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita, " terangnya
AKBP Yasmara menekankan, melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024.Terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki Kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
" Oleh sebab itu, guna mengamankan pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, Instansi dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024.Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 - 20 Oktober 2024 yang di ikuti oleh 261.695 personil di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu, " jelasnya.
Lanjutnya, terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas akuntabelitas serta nesesitas.
"Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG Basarnas dan Stakeholder lainya guna memetakan daerah rawan , sehingga bencana dapat dimitigasi. Siapkan pula rencana antisipasi bekerjasama dengan penyelenggara pemilu, apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian, " ungkapnya
Ia menambahkan, terorisme juga harus menjadi perhatian serius, pada penyelenggara pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di pemilu 2024.Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan militer Israel sedang bereskalasi, dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia. Optimalkan preventiv strike agar pelaku teror berhasil di tangkap sebelum memancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024.(Adb)
Updates. 
